[Unpad.ac.id, 9/02/2015] Meski kita hidup di daerah yang terkenal sebagai “supermarket bencana”, namun ternyata masih sedikit masyarakat Indonesia yang sadar dan peduli akan akibat dari bencana. Padahal dalam mitigasi bencana, hal utama yang diperlukan untuk mengurangi risiko adalah kesadaran manusianya terlebih dahulu.
“Menurut PBB (UNISDR), jika kita investasi 1 dolar pada saat belum terjadi bencana itu bisa menyelamatkan kurang lebih 7 dolar ketika terjadi bencana,” ujar dosen Fakultas Teknik Geologi Unpad, Dr. Dicky Muslim saat ditemui beberapa waktu lalu.
Dr. Dicky berpendapat, kurangnya kepedulian tersebut diantaranya terjadi karena masih minimnya pendidikan serta sosialisasi mengenai mitigasi bencana. Bukan hanya sosialisasi ke masyarakat secara informal, tetapi perlu juga dimasukkan ke kurikulum pendidikan secara resmi, dari mulai sekolah dasar hingga pendidikan tinggi.
“Harapan saya sebetulnya mengenai bencana ini dididik, ditanamkan dari kecil. Tapi nampaknya kurikulum belum mampu menampung,” ujar pria kelahiran Bogor, 15 Desember 1967 ini.
Untuk itulah, ia bersama tim dari Unpad dan Natural Environmental Research Institute (NERI) Jepang menyosialisasikan masalah kebencanaan ini, terutama pada para pelajar sekolah dasar di sejumlah lokasi di Indonesia. Sosialisasi terutama dilakukan di daerah rawan bencana. Bukan hanya melalui presentasi, pendidikan kebencanaan juga dilakukan dengan menyebarkan brosur dan pamflet menarik, sehingga pesan lebih mudah dimengerti oleh anak kecil. Selain itu, para pelajar SD juga diajak untuk membuat drama kecil tentang kebencanaan.
“Kenapa anak-anak, karena mereka masih fresh jadi tertanam di pikiran mereka itu,” tutur Dr. Dicky. Selain itu, pesan yang disampaikan pada mereka pun diharapkan akan disampaikan juga pada orang tua mereka di rumah, sekaligus “menyentil” sekolah agar turut memberikan pendidikan kebencanaan pada anak didiknya itu. Pamflet kebencanaan yang ia buat pun turut disimpan di perpustakaan-perpustakaan sekolah yang ia datangi.
Selain agar ilmunya lebih “terserap”, pendidikan secara dini pada anak-anak juga dilakukan karena jika kedepannya mereka menjadi pemimpin atau pengambil kebijakan, diharapkan mereka menjadi pemimpin yang peduli akan bencana. Bukan hanya pemimpin yang baru bertindak ketika sudah ada bencana, tetapi sudah mempersiapkan segala sesuatunya sebelum menghadapi bencana.
Pengambil kebijakan seperti itulah yang menurut Dr. Dicky masih sulit ditemukan di Indonesia. Meski sudah tahu mengenai bencana, tapi para pengambil kebijakan banyak yang belum paham dan peduli akan akibat yang ditimbulkan.
“Sehingga dengan mudah, misalnya, memberi izin. Izin untuk mengeksploitasi air, izin untuk mengeksploitasi lahan, dan lain-lain. Itu kan berarti tidak paham. Mungkin tidak terasa pada saat generasi dia, tapi nanti generasi anak cucunya,” ujar Dr. Dicky.
Di kota Bandung misalnya, masyarakat banyak yang belum paham bahwa kota ini menyimpan sejumlah potensi bencana. Bahkan, ada juga bencana yang diakibatkan oleh kesalahan manusianya sendiri seperti pembangunan yang tidak terkendali, penyedotan air berlebihan, dan sebagainya. “Kita tuh istilahnya seperti bunuh diri pelan-pelan,” tutur lulusan Osaka City University Jepang (Program Magsiter dan Doktor).
Berkaca pada Jepang, pemerintah di sana sudah mempersiapkan segala sesuatunya terkait bencana, termasuk pendidikan pada masyarakat serta mempersiapkan juga infrastrukturnya. Persiapan sebelum menghadapi bencana ini dapat meminimalisir jumlah kerugian, meliputi materi dan nyawa manusia.
Sementara di Indonesia, Undang-undang Penanggulangan Bencana baru diresmikan pada tahun 2007, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) baru muncul setahun kemudian. Hal ini bisa dibilang terlambat karena 3 tahun sebelumnya, telah terjadi gempa dan tsunami Aceh yang mengakibatkan kerugian besar dari segi materi dan menghilangkan ratusan ribu nyawa.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pun hingga saat ini belum merata keberadaannya di tanah air. Dengan demikian, penanganan bencana menjadi tidak fokus. Dr. Dicky mengakui, sebelumnya memang sudah ada sosialisasi terkait bencana alam di Indonesia. Namun sosialisasinya tidak menyebar dan masyarakat pun masih banyak yang belum mengerti.
Dr. Dicky menjelaskan, siklus penanganan bencana sendiri terdiri dari 3 hal, meliputi sebelum bencana, ketika bencana, dan setelah bencana. Sebelum bencana, selain pendidikan kebencanaan dan sosialisasi juga perlu dibuat peta rawan bencana. Peta ini menjadi krusial sebagai panduan ketika menghadapi bencana mengenai apa yang harus dilakukan, kemana harus menyelamatkan diri, serta proses evakuasi.
“Kalau kami dari Geologi biasanya bermain dengan peta. Itu kita harus tahu dulu wilayahnya, karakteristik wilayahnya. Dan juga jangan membangun justru di daerah bencana,” ujar pria yang fasih berbahasa Jepang ini.
Ketika terjadi bencana, masyarakat pun seharusnya sudah menyiapkan diri, sehingga tidak terlalu menengadahkan tangan ke orang lain, termasuk pemerintah dan donor asing. Berbeda dengan di Indonesia. Ketika ada bencana malah banyak muncul peminta sumbangan secara liar yang sebetulnya penyerahan dananya belum tentu dapat dipertanggung jawabkan. “Itu menunjukkan bahwa kita tidak siap sebetulnya.”
Selanjutnya setelah terjadi bencana, pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, Dr. Dicky menegaskan seharusnya ini menjadi ajang untuk memperkuat sisi keilmuan. Namun hal ini tidak banyak terjadi di Indonesia. Ketika terjadi tsunami Aceh misalnya, peneliti dari luar Indonesia ternyata jauh lebih banyak daripada peneliti dalam negeri.
“Susah. Masalahnya mungkin budayanya belum tertanam kalau bencana itu bisa terjadi kapan saja, bisa menimpa siapa saja,” ujarnya. Dengan demikian, ia pun sering mengajak mahasiswanya untuk meneliti atau membuat program terkait kebencanaan.
Mengenai kebencanaan, Dr. Dicky menyebutkan bahwa seharusnya ini bukan hanya jadi perhatian ahli geologi saja. Seharusnya ini menjadi perhatian di semua bidang ilmu karena kebencanaan itu multidisiplin, termasuk Ilmu Komunikasi, Kesejahteraan Sosial, Ekonomi, Hukum, Sastra, dan bidang ilmu lainnya.
Ia pun menegaskan bahwa pendidikan kebencanaan bukan sebuah usaha untuk menakut-nakuti masyarakat, melainkan meningkatkan awareness. Dengan demikian, risiko akibat bencana dapat diminimalisir. Hal ini juga berlaku bagi para pengambil kebijakan sehingga kebijakan yang dibuat dapat lebih memperhatikan alam.*
Laporan oleh: Artanti Hendriyana / eh