[unpad.ac.id, 21/2/2019] Pusat Unggulan Maluku Corner Universitas Padjadjaran menjadi mitra Pemerintah Provinsi Maluku dalam upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia, sumber daya alam, dan peningkatan daya saing barang dan jasa di Provinsi Maluku.
Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui penyelenggaraan “Workshop Kerja Sama Pentahelix” di ruang rapat utama Kantor Gubernur Provinsi Maluku, Ambon, Senin (18/2) lalu. Kegiatan ini dihadiri sejumlah mitra pentahelix, antara lain: perwakilan akademisi perguruan tinggi di Maluku, staf pemerintahan, pelaku usaha, dan sejumlah awak media. Workshop dibuka oleh Kepala Litbang Bappeda Provinsi Maluku Dr. Djalaludin Salampessy, M.Si.
Dalam workshop tersebut, tim Maluku Corner Unpad yang diwakili Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad Dr. Bayu Kharisma menyampaikan sejumlah materi mengenai strategi pembangunan daerah. Ia menjelaskan, pemerintah punya peran penting untuk mengarahkan pembangunan yang strategis dengan akademisi, komunitas, media, dan sektor swasta.
“Perlu dilakukan upaya terpadu dalam mendukung kemandirian daerah,” kata Dr. Bayu.
Kemandirian tersebut antara lain dapat dicapai melalui peningkatan daya saing yang berorientasi peningkatan perekonomian serta upaya mengelola sumber daya yang berkelanjutan. Model Pentahelix diharapkan dapat menguatan daya saing sehingga mampu mengangkat derajat Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Maluku.
Pada acara tersebut, para peserta mengisi kuesioner dengan menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process untuk menentukan nilai bobot aspek dan kriteria daya saing daerah berorientasi kepada Model Pentahelix.
Di hari yang sama, tim Maluku Corner Unpad yang diwakili Yogi Suprayogi Sugandi, PhD melakukan sosialisasi riset unggulan Unpad, yaitu penerapan E-Aparatur melalui pendekatan kerja sama model Pentahelix.
Sosialisasi diberikan kepada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Maluku, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Ambon, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, serta Bagian Tata Kelola Pemerintahan Bappeda Maluku.
Dengan kompleksnya peraturan beserta turunannya tersebut, Unpad melalui Pusat Studi Reformasi Birokrasi dan Local Governance FISIP Unpad melalui hasil risetnya telah berhasil menyederhanakan peraturan tersebut beserta pemetaannya (mapping) terhadap business process yang sesuai dengan karakteristik masing-masing instansi pemerintahan melalui aplikasi berbasis web yang bernama E-Aparatur dengan Nomor Registrasi HAKI EC00201703852. *
Rilis: Maluku Corner Unpad/am
