[unpad.ac.id, 24/07/2017] Jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jawa Barat menyiapkan program penyediaan akses layanan informasi terkait pemilihan umum berbasis tempat pemungutan suara (TPS). Program unggulan KPUD Jabar ini nantinya akan menyediakan berbagai data dan informasi yang diambil di setiap TPS di Jawa Barat.
“Seluruh gambaran aktivitas pemilu sudah tidak lagi ditampilkan per kabupaten atau kecamatan, tetapi langsung per TPS,” ujar Ketua Umum KPUD Jabar Dr. Yayat Hidayat, S.Sos., M.Si., usai penandatanganan Nota Kesepahaman antara KPUD Jabar dan Universitas Padjadjaran, di ruang Executive Lounge Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Senin (24/07).
Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilakukan langsung antara Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad dan Dr. Yayat Hidayat. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir pimpinan universitas dan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.H., S.Sos., M.Si.
Dr. Yayat menjelaskan, penyediaan data pemilu berbasis TPS baru dilakukan perdana di Indonesia. Ini merupakan kesadaran KPUD Jabar dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat saat penyelenggaraan Pilgub maupun Pilkada serentak pada 2018 mendatang.
Program ini akan dirancang berbasis online. Masyarakat bisa dengan mudah mengakses data perolehan suara di tiap TPS, tanpa harus menunggu akumulasi final di kantor KPUD. Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Jawa Barat untuk memastikan program ini dapat berjalan optimal.
Dengan Unpad, KPUD melakukan kerja sama terkait penyediaan konten-konten informasi yang dibutuhkan masyarakat dalam sistem tersebut. Keterlibatan akademisi dalam membangun sistem ini diharapkan dapat melahirkan luaran data yang akuntabel dan berbasis ilmu pengetahuan. Sementara dari sisi penguatan sistem online, KPUD juga bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung
“Masyarakat membutuhan akses konten apa terkait Pemilu di sistem tersebut, nanti kami (KPUD) dan Unpad akan menyediakannya,” kata Dr. Yayat.
Melalui penyediaan data per TPS, Dr. Yayat optimis sistem ini dapat meminimalkan potensi pelanggaran yang kerap terjadi saat pemilu. “Aneka gosip terkait kecurangan muncul karena masyarakat susah mendapatkan akses informasi yang memadai. Akhirnya, masyarakat menerima berbagai informasi yang hoax,” imbuhnya.
Tidak hanya diakses masyarakat, data ini diharapkan menjadi kebutuhan bagi para pemangku kepentingan maupun akademisi sebagai bahan untuk melakukan penelitian ilmiah.
Menanggapi kerja sama ini, Rektor mengapresiasi kerja sama ini sebagai bagian dari implementasi proses akademik di Unpad. Dari sisi akademik, kerja sama ini diharapkan mampu memetakan kesiapan pelaksanaan pemilu.
“Bagi KPUD, ini akan mendapatkan pendataan yang baik. Sementara bagi Unpad diharapkan mendapatkan wawasan untuk menghasilkan berbagai teori dalam pengembangan demokrasi,” ujar Rektor.*
Laporan oleh Arief Maulana
