[Unpad.ac.id, 31/10/2013] Indonesia hingga saat ini belum mempunyai strategi maritim nasional sehingga menyulitkan untuk merumuskan langkah-langkah apa yang harus ditempuh oleh aktor-aktor keamanan maritim dalam rangka mengamankan kepentingan nasional. Semakin kompleksnya isu keamanan pada domain maritim jelas semakin diperlukannya suatu strategi nasional yang jelas dan kokoh.
Hal tersebut disampaikan Asisten Perencanaan & Anggaran Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Ade Supandi, S.E. yang pada kesempatan tersebut mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Marsetio untuk menjadi Keynote Speaker pada acara Seminar Nasional “ASEAN Community dan Indonesia sebagai Negara Maritim”. Acara ini diselenggarakan di Bale Sawala Unpad, Jatinangor, pada Kamis (31/10). Seminar yang dibuka oleh Dekan FISIP Unpad, Prof. Asep Kartiwa, ini digelar atas kerja sama Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unpad dan Indonesia Maritime Institute.
“Walaupun kepentingan nasional sebenarnya telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang kebijakan umum pertahanan negara, namun yang lebih diperlukan saat ini yaitu penegasan secara politik agar isu keamanan maritim dapat dipersepsikan sebagai ancaman dan tantangan terhadap kepentingan nasional Indonesia,” tutur Ade.
Ade mengungkapkan bahwa isu-isu keamanan maritim masih dominan di kawasan dalam beberapa tahun mendatang. Dengan demikian, restrukturisasi manajemen keamanan maritim hendaknya memperoleh prioritas utama dari pemerintah. Restrukturisasi manajemen keamanan maritim dapat dilakukan melalui penyederhanaan aktor yang berkecimpung di laut sehingga pihak internasional yang terkait erat dengan bidang maritim tidak merasa kesulitan dalam mencari counterpart-nya Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Ade mengatakan bahwa keamanan perairan Indonesia menjadi salah satu barometer stabilitas keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara. Dari Sembilan choke points strategis yang ada di dunia, empat diantaranya berada di perairan Indonesia. Kondisi geografis sangat berimplikasi pada dominannya isu-isu politik dan kemanan yang terkait dengan domain maritim.
“Oleh karena strategisnya domain maritim dalam geopolitik kawasan, Indonesia hendaknya senantiasa selalu mengikuti dinamika yang terjadi pada domain tersebut. Jika dikaitkan dengan globalisasi, peran domain maritim sangat vital karena lebih dari 90 persen perdagangan dunia melintasi lautan,” tutur Ade.
Menurutnya, kini waktunya bangsa Indonesia membangkitkan kembali kesadaran bahwa laut harus dipandang sebagai kesatuan wilayah, sumber kehidupan, media perhubungan utama, wahana merebut pengaruh politik, dan wilayah utama penyanggah pertahanan. Dihadapkan dengan letak geografisnya, Indonesia mempunyai kewajiban yang sangat besar dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran internasional terutama di corong-corong strategisnya.
“Selain itu, Indonesia harus memiliki kesiagaan dan kemampuan untuk dapat mengendalikan lautnya serta memproyeksikan kekuatannya melalui laut dalam rangka memelihara stabilitas dan integritas NKRI” ujar Ade.
Selain Ade Supandi, turut hadir menjadi pembicara pada seminar ini Prof. Dr. Susanto Zuhdi (Guru Besar FIB Unpad), Dr. H. Obsatar Sinaga, S.IP.,M.Si. (Dosen FISIP Unpad), Laksamana Pertama Maritim TNI Eko Hadi Susilo, S.H., M.H., Duta Besar I Gusti wesaka Puja, M.A. (Dirjen Kerja Sama ASEAN), Prof. Dr. Dietrich G. Bengen, DEA (Guru Besar IPB), Suryo AB, DEA, Ph.D (Pakar Geopolitik Maritim), dan Ilmi Dwiastuti (Mahasiswa HI FISIP Unpad). *
Laporan oleh: Artanti Hendriyana *
