[Kanal Media Unpad] Tim peneliti Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Padjadjaran melakukan ekspose hasil “Kajian Kerentanan Sosial (KKS) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap – Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) Program Percepatan Reforma Agraria Provinsi Jawa Barat Tahun 2023”, di Auditorium Bale Santika Unpad, Jatinangor, Senin (26/2/2023) lalu.
Kajian Kerentanan Sosial ini merupakan kerja sama antara Unpad dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jabar dan World Bank. Kajiannya sendiri dilakukan di tiga kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut. Setiap kabupaten ditentukan sebanyak dua desa sebagai lokasi penelitian.
Ketua Pusat Studi CSR Unpad Dr. Santoso Tri Raharjo, S.Sos., M.Si., mengatakan ekspose hasil KKS ini bertujuan untuk mensosialisasikan hasil kajian kepada para stakeholder terkait mulai dari Kanwil dan Kantah BPN, World Bank, para akademisi, hingga masyarakat secara umum. Selain itu, acara ini juga menjadi perkuliahan pembuka di semester baru bagi para mahasiswa khususnya mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad.
Ekspose dibuka dengan pemaparan mengenai gambaran umum mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) oleh Ketua Unit Pelaksana Kegiatan Program Percepatan Agraria Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Nono Suhartono, S.H., M.Si.
Selanjutnya dilakukan diskusi secara panel dengan menampilkan lima panelis dari Tim Pusat Studi CSR Unpad yaitu Dr. Santoso Tri Raharjo, S.Sos., M.Si, Dr. Chusdarmawan Hidayat, Wandi Adiansah, S.Kesos., M.Kesos, Dr. Meilanny Budiarti Santoso, S.Sos., S.H., M.Si, dan Aditya Candra Lesmana, S.Sosio., M.Sosio, dan. Diskusi panel dipandu oleh moderator, yaitu Dr. Hadiyanto Abdul Rachim, S.Sos., M.I.Kom.
“PTSL-PM dalam implementasinya sangat dipengaruhi oleh kondisi kerentanan sosial masyarakat, di sisi yang lain PTSL-PM juga ternyata dapat melahirkan berbagai kondisi kerentanan sosial yang baru,” kata Dr. Santoso.
Dalam diskusi panel, Chusdarmawan memaparkan hasil indeks kerentanan secara kuantitatif dalam implementasi PTSL-PM berdasarkan Livelihood Vulnerability Index (LVI). Sementara itu, Dr. Wandi Adiansah menyampaikan temuan tim peneliti mengenai kelompok rentan dan berbagai jenis kerentanan yang ditemukan di lapangan.
Selanjutnya, Dr. Meilanny menyampaikan analisis hasil KKS dengan menggunakan perspektif pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial dimana kerentanan sosial ini berkaitan erat dengan konsep human agency, pemberdayaan, strength based perspective, dan kelembagaan sosial. Banyak praktik baik ditemukan di masyarakat dalam mengatasi dan meredam timbulnya kerentanan di tengah masyarakat, khususnya terkait persoalan tanah.
“Dalam perspektif sosiologi, kerentanan sosial dalam PTSL-PM dipandang sebagai sesuatu yang sangat dinamis. Kerentan sosial di masyarakat pada dasarnya memiliki struktur secara khusus yang menyebabkan kerentanan itu sendiri dan struktur sosial khusus yang menjadi pendorong bagi masyarakat agar dapat bertahan untuk menghadapi kerentanan tersebut” pungkas Aditya Chandra sebagai panelis terakhir. (rilis)*
