[Kanal Media Unpad] Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah, M.AIR., PhD, menganalisis mengapa posisi Indonesia tidak abstain dalam krisis Rusia-Ukraina. Hal ini didasarkan sikap Indonesia yang bersama 140 negara anggota PBB mendukung resolusi yang menentang invasi Rusia ke Ukraina.
“Saya pikir sikap Indonesia kan bebas aktif. Bebas aktif kita ini unik,” ungkap Reza pada diskusi Satu Jam Berbincang Ilmu “Perang Rusia-Ukraina: Latar Belakang dan Implikasi untuk Indonesia,” yang digelar Dewan Profesor Unpad secara virtual, Sabtu (14/3/2022).
Kendati berada pada posisi mendukung resolusi, sikap Indonesia tetap mendorong adanya penegakan HAM di wilayah konflik dan penyelesaian melalui dialog dan diplomasi. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Indonesia untuk PBB Febrian Alfianto dalam pernyataan resminya. Sikap ini tetap menandakan bahwa Indonesia mengedepankan politik bebas aktif.
Lebih lanjut Dosen Program Studi Hubungan Internasional FISIP Unpad tersebut menjelaskan, Indonesia membayangkan situasi yang lebih buruk apabila krisis meluas. Jika perbenturan tersebut sudah mendekati ancaman perang dunia ketiga, Indonesia setidaknya memerlukan bantuan dari negara lain.
“Kalau Rusia minta bantuan dari negara yang ‘No’ dan ‘Abstain’ karena itu adalah temannya. Karena itu, kita bisa berada di posisi ‘Yes’ yang sekarang tetapi ‘Yes’-nya berbeda dengan negara lain,” ujar Reza.
Reza meyakini elite Indonesia sudah berpikir dengan matang dalam penentuan sikap ini. Indonesia sangat mengedepankan prinsip kedaulatan negara dan keutuhan wilayah.
Karena itu, sikap Indonesia bukan mengkritik bagaimana proses integrasi Luhansk, Donetsk, maupun Krimea ke Rusia. Akan tetapi, Indonesia lebih mengkritik invasi militer yang dilakukan Rusia ke Ukraina.
“Kita (Indonesia) ‘yes’ karena Anda (Rusia) menghantam kedaulatan dan keutuhan wilayah negara lain,” tuturnya.
Secara geografis, wilayah Indonesia hampir sama dengan Rusia, yaitu negara dengan wilayah besar dan berbatasan dengan banyak negara. Karena itu, Indonesia perlu memperbanyak amunisi dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah serta mengedepankan sikap ketaatan pada hukum internasional.
“Ini yang menjadikan ‘yes’ Indonesia berbeda. Negara lain mungkin mendapat petuah dari negara besar tertentu, tetapi ‘yes’ kita berbobot yang memungkinkan kita untuk bergerak dalam hal terjadinya krisis yang lebih buruk,” paparnya.*
