Laporan oleh Arif Maulana
[unpad.ac.id, 7/2/2021] Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah menyusun sejumlah pilar aksi pemulihan bersama dari pandemi Covid-19. Ada lima pilar yang menjadi pedoman seluruh negara di dunia dalam hal memulihkan kondisi yang terdampak.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran yang kini menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif UNESCAP PBB Prof. Armida Alisjahbana menjabarkan, lima pilar tersebut meliputi perlindungan layanan kesehatan, perlindungan masyarakat, respons ekonomi dan pemulihannya, respons makroekonomi dan kerja sama multilateral, serta kohesi sosial dan ketahanan komunitas.
“Semua badan akan menerjemahkan pilar ini sesuai kompetensi masing-masing,” ujar Prof. Armida Alisjahbana saat menjadi pembicara pada diskusi “Satu Jam Berbincang Ilmu” yang digelar Dewan Profesor Unpad secara virtual, Sabtu (6/2) sore.
[irp]
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI 2009-2014 ini menjelaskan, selain lima pilar tersebut, Sekjen PBB juga telah mengeluarkan ringkasan kebijakan (policy brief) berupa rekomendasi aksi pemulihan untuk kawasan Asia Tenggara.
Ada empat rekomendasi yang dikeluarkan. Pertama adalah mengentaskan kesenjangan. Menurut Prof. Armida, Covid-19 sangat berdampak signifikan terhadap negara dengan tingkat kesenjangan sosial yang tinggi. Apalagi, sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara masih memiliki permasalahan di bidang kesenjangan sosial.
“Termasuk di dalamnya bagaimana kelompok tersebut bisa dibantu supaya dampaknya termitigasi,” ujarnya.
Rekomendasi kedua adalah menjembatani kesenjangan digital. Pandemi Covid-19 mendorong segala aktivitas beralih ke sektor digital. Salah satunya adalah pendidikan.
Namun, lanjut Prof. Armida Alisjahbana, negara jangan terfokus pada penguatan konektivitas dan infrastruktur. Masyarakat sebagai pengguna teknologi juga perlu diperhatikan.
[irp]
Ia mencontohkan, pada sistem pendidikan daring tidak hanya diperhatikan kebutuhan internet dan perangkat yang memadai, tetapi juga bagaimana metode belajar mengajarnya.
Rekomendasi ketiga adalah “penghijauan” ekonomi. Negara kawasan ASEAN perlu memastikan program tanggap dan pemulihan Covid-19 tersebut bisa berjalan secara berkelanjutan dan inklusif.
Terakhir, kata Prof. Armida, adalah menjunjung tinggi hak asasi dan menerapkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. “Tata kelola yang baik itu memang salah satu hal yang harus jadi prioritas di negara di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia,” kata Prof. Armida.
