Laporan oleh Arif Maulana
[unpad.ac.id, 22/11/2020] Kerawanan pangan menjadi salah satu isu yang mencuat saat pandemi Covid-19 melanda di dunia. Isu ini menjadi persoalan serius, mengingat kerawanan pangan masih menjadi masalah yang melanda 55 negara di dunia di tahun 2019.
Menurut Dosen Departemen Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Dr. Tomy Perdana, Program Pangan Dunia atau World Food Programme (WFP) PBB yang berkonsentrasi pada pemberantasan kelaparan di dunia telah ambil bagian untuk menangani dampak kerawanan pangan akibat pandemi Covid-19.
“Bantuan diberikan WFP dalam bentuk materi kemudian ada pula upaya pencegahan penyakit menular terutama Covid-19 dan Ebola,” ungkap Tomy saat menjadi pembicara pada diskusi bertema “Pangan dan Kerja Sama Antarbangsa” di acara Satu Jam Berbincang Ilmu (Sajabi) Dewan Profesor Unpad secara virtual, Sabtu (21/11).
[irp]
WFP selaku penerima Hadiah Nobel Perdamaian 2020 selama ini telah bekerja sama dengan 80 negara di dunia dalam memberantas kelaparan. Lembaga ini juga telah membuka basis depot logistik di sejumlah negara sebagai hub untuk melayani ke berbagai negara.
Tomy menambahkan, pembangunan depot logistik ini juga menggunakan pendekatan saintifik untuk mengoptimisasi proses logistik.
Karena itu, penanganan kerawanan pangan di masa pandemi Covid-19 tidak menjadi persoalan tersendiri bagi penerima Nobel Perdamaian 2020 tersebut. “Secara prinsip mereka akan secara cepat untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh suatu negara yang sedang mengalami suatu krisis,” terangnya.
Indonesia menjadi salah satu dari mitra kerja WFP. Menurut Tomy, Indonesia dipandang sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Namun, di sisi lain, tingkat ketimpangan di Indonesia masih tinggi, sehingga penanganan kerawanan pangan masih diperlukan.
[irp]
Siapkan Strategi
Lebih lanjut akademisi yang ikut menjadi tim pakar di WFP Indonesia ini menjelaskan, dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia, WFP punya strategi rantai pasok komersial barang penting.
Ada lima komponen kunci dalam strategi rantai pasok yang disiapkan. Pertama adalah menggunakan perspektif rantai pasok (supply chain). Ini disebabkan, pemerintah Indonesia cenderung masih menggunakan pola pemikiran yang terkotak-kotak.
“Kita mendorong pemerintah untuk menerapkan perspektif rantai pasok dalam perumusan kebijakan,” kata Tomy.
Komponen kedua adalah menggunakan analisis risiko. Analisis ini dilakukan untuk memetakan berbagai potensi risiko yang terjadi saat proses distirbusi logistik.
Ketiga, memperkuat kerangka hukum mekanisme pemantauan dan kolaborasi. Keempat, membangun jaringan digital. Terakhir, kata Tomy, membentuk unit pemicu.*
