Laporan oleh Arif Maulana
[unpad.ac.id, 6/10/2020] Universitas Padjadjaran melalui Fakultas Hukum menjalin kerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI. Kerja sama dilakukan dalam rangka pengiriman sejumlah ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI untuk menempuh pendidikan Doktor di Program Pascasarjana FH Unpad.
Kerja sama tersebut dilakukan dalam pertemuan virtual yang dilakukan MPR RI dengan Unpad, Senin (5/10). Dalam pertemuan tersebut, hadir Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, sedangkan dari pihak Unpad hadir Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan Prof. Dr. Ida Nurlinda, Dekan FH Unpad Prof. Dr. An An Chandrawulan, Manajer Riset, Inovasi, Kemitraan FH Unpad Dr. Prita Amalia, serta Kaprodi Doktor Ilmu Hukum FH Unpad Dr. Indra Perwira.
Dalam sambutannya, Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet menjelaskan, sebanyak 14 ASN Setjen MPR RI akan melanjutkan studi di Pascasarjana FH Unpad. Ke depan, ia mendukung penuh jika ada anggota MPR RI maupun sejumlah perwira juga akan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
[irp]
“Tidak ada kata berhenti dalam menempuh pendidikan. Apalagi untuk para ASN, pejabat publik, maupun perwira kepolisian yang notabene bekerja dalam sektor pelayanan publik, perlu terus mengembangkan diri dan memperkaya ilmu pengetahuan untuk menunjang pekerjaan mereka,” ungkap Bamsoet seperti dikutip dari Antara.
Bamsoet juga menekankan, para calon mahasiswa harus totalitas menyelesaikan studi Doktoralnya di Unpad, walaupun dihadapkan pada kesibukan pekerjaan dan rutinitas lainnya.
Diharapkan, kerja sama pendidikan dengan Unpad ini akan menambah jumlah lulusan doktoral yang berkualitas di Indonesia. Ini dilakukan mengingat jumlah penduduk Indonesia yang memiliki gelar Doktor masih di bawah 100 ribu orang pada 2019 lalu.
Selain menjadi doktor berkualitas, calon mahasiswa juga didorong untuk meningkatkan jumlah publikasi internasional di Indonesia.
“Itu diperlukan mengingat publikasi ilmiah Indonesia masih sangat kecil,” kata Bamsoet.*
