[unpad.ac.id, 29/1/2019] Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kekurangan Dana Jaminan Sosial (DJS). Salah satu penyumbang defisit DJS adalah penyakit katastropik. Diperlukan suatu upaya untuk dapat menghasilkan skema penjaminan penyakit katastropik dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang dapat efektif dan efisien bagi BPJS Kesehatan.
Demikian disampaikan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Dr. Adiatma Y.M Siregar., S.E., M.Econ.St., pada kegiatan “Research Seminar Series in Economics” yang digelar Center for Economics and Development Studies (CEDS) FEB Unpad bekerja sama dengan Kedeputian Bidang Riset dan Pengembangan BPJS Kesehatan, di Hotel Citarum Jl. Citarum No. 16 Bandung, Senin (28/1).
Dr. Adiatma menjelaskan, belanja kesehatan untuk penyakit katastropik dapat memicu kemiskinan. Di antara dampak ekonomi tidak langsung dari penyakit katastropik adalah berkurangnya pendapatan karena produktivitas yang hilang akibat sakit dan kematian, berkurangnya kesempatan untuk menabung, serta hilangnya kesempatan untuk bekerja dan atau memperoleh pendidikan bagi anggota keluarga.
“Biaya sosial yang muncul diakibatkan penyakit katastropik bisa sebabkan kemiskinan contohnya hilangnya pendapatan dan kesempatan kerja“ ungkapnya.
Penyakit katastropik merupakan penyakit yang proses terapinya memerlukan keahlian khusus, menggunakan alat kesehatan canggih dan memerlukan pelayanan kesehatan seumur hidup. Pada tingkat rumah tangga, penyakit yang teridentifikasi sebagai penyakit katastropik antara lain: cirrhosis hepatis, gagal ginjal, penyakit jantung, kanker, stroke, serta penyakit darah (thallasemia dan leukemia).
Adiatma menjelaskan, untuk mengatasi semakin besarnya beban biaya pada penyakit katastropik yang ditanggung oleh BPJS, perlu dilakukan berbagai langkah. Salah satunya adalah mencari sistem pembayaran alternatif untuk penyakit katastopik ini.
“Studi ini akan berfokus pada aspek biaya langsung dan tidak langsung daripada penyakit katastropik, serta perspektif stakeholders (misal: pemegang kebijakan, pasien) terhadap sistem pembiayaan penyakit katastropik yang ada saat ini. Penelitian ini akan merekomendasikan sebuah sistem pembayaran untuk penyakit katastropik, sebagai alternatif dari sistem yang berlaku saat ini,“ simpulnya.
Sementara itu perwakilan Ikatan Dokter Indonesia wilayah Jawa Barat Wendy Freely Nugraha,dr., MPH mengatakan, pada dasarnya dokter menetapkan semua penyakit harus diterapi dengan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Untuk tetap menjaga hal itu, pihak dokter sebaiknya tidak dilibatkan untuk berpikir mengenai pembiayaan pengobatan pasien.
”Kami para dokter, lebih fokus dalam mengobati pasien, tidak dalam urusan pembiayaan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Wendy menambahkan bahwa salah satu penyebab penyakit katastropik adalah gaya hidup yang tidak sehat. Dokter berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk melaksanakan pola hidup yang sehat.
“Pelayanan kami untuk menyadarkan pola hidup masyarakat yang lebih sehat bisa mengurangi penyakit katastropik,” jelasnya.
Dekan FEB Unpad Yudi Azis, S.Si.,S.E.,S.Sos.,M.T.,Ph.D , mengatakan, kajian alternatif terhadap pembiayaan penyakit katastropik ini sangat penting. Ia berharap kajian ini dapat berkontribusi besar untuk kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat lebih luas.
Di sisi lain, pengenalan terhadap penyakit katastropik di masyarakat juga harus diperluas. “Saya pikir masyarakat harus tahu penyakit ini, seperti pepatah bilang Mens sana in corpore sano – Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat,” ungkapnya.
Hadir juga sebagai penyaji lainnya antara lain dr. Isma Novitasari Yusadiredja, M.Sc. yang mengangkat topik Mendefinisikan penyakit katastropik (studi kualitatif), Donny Hardiawan, S.E., M.E., yang mengangkat topik Menentukan nilai cut off penyakit katastropik dan hasil analisis big data BPJS Kesehatan.*
Rilis: Dani Wahdani (Humas FEB Unpad)/am
