[Unpad.ac.id, 10/1/2017] Majelis Profesor Negara (MPN) Malaysia melakukan kunjungan ke Universitas Padjadjaran dalam rangka mempelajari pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Rektor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad, beserta pimpinan universitas lainnya di ruang Rektor Kampus Unpad Bandung, Jalan Dipati Ukur No. 3, Bandung.
Dalam kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Eksekutif MPN Malaysia, Prof. Datuk Dr. Raduan Che Rose tersebut, turut hadir pula Wakil Sekretaris Jenderal MPN Malaysia, Prof. Dr. Kamaruddin M. Said, dan Ketua Kluster Bidang Ekonomi dan Pengurusan MPN Malaysia, Prof. Dr. Jamal Othman, serta didampingi Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI di Malaysia, Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.
Dalam sambutannya, Prof. Ari Purbayanto mengatakan, saat ini beberapa perguruan tinggi negeri Malaysia tengah bersiap mengatur strategi untuk menjadi Perguruan Tinggi Otonom. Selama ini hampir seluruh perguruan tinggi negeri di Malaysia dibiayai penuh pihak Kerajaan, namun kini anggaran untuk perguruan tinggi dipangkas sebesar 30%.
Untuk itu, lanjut Prof. Ari, Indonesia menjadi acuan Malaysia dalam rencana pembentukan perguruan tinggi otonom. Saat ini, Indonesia memiliki 11 PTN Badan Hukum dengan rincian 7 PTN telah lebih dahulu menjadi Badan Hukum, sementara 4 PTN, termasuk Unpad, resmi berstatus Badan Hukum sejak 2014.
Prof. Raduan mengatakan, ada 4 PTN Badan Hukum yang menjadi rujukan MPN. Unpad sendiri merupakan satu-satunya PTN Badan Hukum baru yang dikunjungi MPN. “Unpad ini merupakan close model kami, dimana baru memulai PTN Badan Hukum sehingga tidak jauh dengan kami dalam hal mengatur strategi,” kata Prof. Raduan.
Menanggapi hal tersebut, Rektor mengapresiasi upaya MPN dalam menginisiasi membentuk PTN Badan Hukum. Menurut Rektor, berbeda dengan 7 PTN yang telah lebih dahulu menjadi Badan Hukum, status PTN Badan Hukum Unpad bersama 3 PTN lain merupakan amanat langsung dari pemerintah. Ini didasarkan pada evaluasi terhadap standar dan mutu akademik serta kemampuan tata kelola PTN.
Dengan diberikannya otonomi, kekuatan akademik menjadi kunci pengelolaan PTN Badan Hukum. Rektor menilai, pada PTN satker (status perguruan tinggi Indonesia yang dibiayai penuh pemerintah), kekuatan akademik belum menjadi modal besar dalam pengembangan institusi. Dengan demikian, tantangan terbesar dalam membangun kekuatan akademik ialah mengubah paradigma civitas academica dan tenaga kependidikannya.
Lebih lanjut Rektor menuturkan, upaya utama Unpad dalam mengoptimalkan kekuatan akademik ialah untuk memberikan dampak kuat bagi pembangunan bangsa. Hal penting dalam optimalisasi tersebut ada pada penguatan academic leadership melalui beragam riset yang terintegrasi dengan kegiatan pemberlajaran.
“Jika ini dijalankan, banyak pula resources yang akan diterima,” ujar Rektor.
Di bidang pengelolaan kelembagaan, penyesuaian struktur tata kelola menjadi upaya yang harus dilakukan PTN Badan Hukum. Hal lainnya ialah membangun kerja sama, melakukan berbagai korporasi akademik, hingga peningkatan kesejahteraan pegawai yang disesuaikan dengan produktivitas dan kinerja.
Adapun pimpinan yang ikut hadir dalam kunjungan tersebut yaitu Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya, Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, dr., SpM(K), M.Kes., PhD., Wakil Rektor bidang Tata Kelola, Perencanaan, dan Sistem Informasi, Dr. Sigid Suseno, M.Hum., Direktur Tata Kelola dan Komunikasi Publik/Kepala Kantor Internasional, Ade Kadarisman, S.Sos, M.T., M.Sc., dan Sekretaris Kantor Internasional Ronny, dr., M.Kes., AIFO, PhD.*
Laporan oleh: Arief Maulana / eh
