[Unpad.ac.id, 24/10/2016] Wakil Presiden RI, Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah saat ini bukan lagi menekankan pada faktor kekuasaan dalam menjalankan proses pemerintahan. Adanya otonomi daerah seharusnya mendorong pemerintah daerah bertindak memotivasi hingga memfasilitasi masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan wilayahnya.
“Negara maju yaitu ketika pemerintah mampu memotivasi, mendorong kreativitas, dan mendidik masyarakatnya,” ujar Wapres saat membuka acara “Seminar Nasional dan Temu Administrator Muda Indonesia” di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad Kampus Jatinangor, Senin (24/10).
Acara ini merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan Administrator Muda Indonesia (AdMI). Pada tahun ini, acara ini digelar oleh Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik FISIP Unpad. Sebanyak 30 delegasi dari perguruan tinggi se-Indonesia yang tergabung dalam AdMI mengikuti kegiatan ini.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Menteri Pemberdayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Asman Abnur, M.Si., Gubernur Jawa Barat, Ir. Ahmad Heryawan, Rektor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad, serta segenap pimpinan di lingkungan Unpad.
Wapres mengatakan, otonomi daerah seharusnya bisa mendorong lahirnya rasa ketergantungan (interdependensi) antar masyarakat di beberapa wilayah. Upaya interdependensi diharapkan dapat membangun sinergi kuat antar wilayah.
Lebih lanjut Wapres mengatakan, otonomi daerah merupakan hasil perubahan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik (terpusat). Melalui otonomi daerah, tugas pemerintah daerah semakin meluas. Namun, di sisi lain, kekuasaan yang diberikan lebih sedikit. Untuk itu, inisiatif masyarakat harus lebih ditingkatkan melalui peran aktif Gubernur dan unsur daerah dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat.
Wapres menilai, setiap wilayah pada dasarnya tidak bisa berdiri sendiri. Faktor utama untuk memajukan wilayah ialah terjadinya komunikasi yang baik antar masyarakat. Faktor kekuasaan tidak lagi menjadi pokok, melainkan lebih mengedepankan kemampuan komunikatif.
Perubahan sistem pemerintahan ini juga berpengaruh pada proses pembelajaran di perguruan tinggi. Mungkin saja, lanjut Wapres, ada penambahan mata kuliah cara bernegosiasi, khususnya pada prodi Ilmu Pemerintahan ataupun Administrasi Publik. Kemampuan negosiasi ini akan mendorong pemerintah mampu melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakatnya.
“Setelah reformasi, tugas gubernur itu meluas, karena demokratisasi dan sistem pemerintahan juga harus mampu memotivasi masyarakat. Ini menjadi tumpuan kita ke depan,” ujar Wapres.
Adanya otonomi ini juga dilatarbelakangi oleh dinamisnya sistem pemerintahan di Indonesia. Wapres menjelaskan, perubahan ini didasarkan pada pada kondisi politik, ekonomi, sosial masyarakat, hingga berkembangnya sistem teknologi informasi dan komunikasi.
Perubahan ini yang harus disadari oleh para administrator. Saat ini upaya reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah bertujuan agar pengelolaan pemerintahan jauh lebih efektif dan efisien. Pemerintah harus lebih fleksibel melihat tantangan dengan diwujudkan dalam pelayanan yang efektif, murah, tertib, dan efisien.
Maka dibutuhkan tenaga pengelola pemerintahan yang mampu menjawab tantangan tersebut. Kalla mengatakan, tugas administrator saat ini bukan lagi sekadar melayani masyarakat, tetapi mampu memotivasi kreativitas dan inovasi kepada masyarakat.
“Administrator harus mampu memahami persoalan lebih lanjut, mempunyai pandangan jauh, bukan sekadar hanya mengurus teknis administrasi,” kata Wapres.
Dalam kesempatan tersebut, Rektor juga memaparkan kontribusi Unpad dalam mendukung otonomi daerah di Jawa Barat. Melalui program “Unpad Nyaah ka Jabar”, Unpad berkontribusi kuat meningkatkan daya ungkit sumber daya manusia di 27 Kota/Kabupaten melalui peran aktif para profesornya.
Terintegrasi dengan program Kuliah Kerja Nyata, para profesor dan mahasiswa turun aktif melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kapasitas masyarakat. Selain itu, para pengelola pemerintah yang ingin melanjutkan studi ke Unpad dapat melakukan proses pembelajaran langsung di wilayahnya masing-masing. Dalam hal ini, para profesor terlibat aktif dalam memecahkan berbagai persoalan di tiap wilayah.
“Cara ini yang bisa kami dorong agar pengembangan akademik bisa memberikan penguatan langsung di daerah. Ini menjadi lini depan bagi pemerintah daerah melalui RB. Melalui KKN, ke depan kita bersama-sama memperbaiki tata kelola,” ujar Rektor.
Pada tahun ini, temu AdMI mengangkat tema “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi”. Kegiatan yang terdiri dari rangkaian acara seminar nasional, diskusi kluster, public hearing, dan sidang temu AdMI ini berlangsung hingga Kamis (27/10) mendatang.*
Laporan oleh: Arief Maulana / eh
