[Unpad.ac.id, 13/10/2016] Fakultas Hukum dan SDGs Center Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menggelar Semiloka Strategi Nasional Reformasi Regulasi: Sinergitas Kebijakan dan Regulasi dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Executive Lounge Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung, Kamis (13/10).
“Pelaksanaan Semiloka ini merupakan salah satu dari wujud konkret Bappenas dalam upaya untuk mengkonsolidasikan para pemangku kepentingan pembangunan dalam penyempurnaan kebijakan pemerintah, terkait dengan pentingnya sinergi antara kebijakan dan regulasi yang sederhana dan tertib dalam rangka mendukung SDGs,” ungkap Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan, Dr. Diani Sadiawati, SH., LLM.
Lebih lanjut Dr. Diani menyampaikan, salah satu hal penting dalam pencapaian SDGs adalah adanya dukungan regulasi. Regulasi ini menjadi penopang atau pendukung yang sangat sigifikan. Hal ini jugalah yang sedang diupayakan dalam strategi nasional reformasi regulasi, yaitu memastikan regulasi yang tepat dan sinergis. Jika tidak, banyak terjadi inefisiensi antara perencanaan dengan regulasi yang disusun.
Acara ini sendiri dibuka oleh Dekan FH Unpad Dr. An An Chandrawulan, SH, LLM. Dalam kesempatan tersebut Dr. An An mengatakan, pembangunan berkelanjutan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan regulasi yang baik, yang dapat mendukung pembangunan itu sendiri. Menurutnya, berbagai permasalahan terkait pembangunan terjadi antara lain karena adanya regulasi yang saling tumpang tindih.
Selain itu, Dr. An An pun berpendapat bahwa seringkali pertumbuhan ekonomi berjalan lebih cepat daripada pertumbuhan hukum atau regulasi. Ia pun menyambut baik adanya strategi nasional reformasi birokrasi yang sudah ditetapkan sejak Oktober 2015. Terkait hal tersebut, kerja sama pun perlu untuk dilakukan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
“Reformasi kebijakan ini memang sudah sepatutnya dan menjadi sangat penting untuk dilakukan di berbagai bidang,” ujar Dr. An An.
Sementara itu, Direktur Eksekutif SDGs Center Unpad, Dr. Arief Anshory Yusuf mengungkapkan bahwa regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan semestinya yang bisa menyangkut kepentingan generasi sekarang dan selanjutnya.
“Oleh karena itu penting bahwa regulasi itu berpihak kepada semua. Inklusif,” ujar Dr. Arief. *
Laporan oleh: Artanti Hendriyana / eh
