[Unpad.ac.id, 8/09/2016] Pemerintah menargetkan meredistribusi 9 juta hektar lahan pertanian untuk dibagikan kepada rakyat. Target ini merupakan implementasi reformasi agraria yang dicanangkan Presiden Joko Widodo guna mengurangi ketimpangan pemilikan tanah oleh rakyat kecil. Upaya tersebut diharapkan rampung pada 2019.
Demikian disampaikan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, Dr. Yuswanda A. Temenggung, DEA, saat menyampaikan keynote speech pada Seminar Nasional “The Landformation 2016” yang digelar Fakultas Pertanian Unpad bekerja sama dengan Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) di Auditorium Pascasarjana Fikom Unpad Kampus Jatinangor, Kamis (08/09).
Yuswanda menuturkan, saat ini nilai Indeks Gini penguasaan fresh land (tanah di luar kawasan hutan) oleh masyarakat Indonesia cenderung tinggi, yaitu di angka 0,59. Angka ini membuktikan bahwa ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia masih tinggi. Penguasaan tanah belum sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat kecil.
“Indonesia ini rupanya cukup toleran atas angka ini. Kalau di Amerika Latin, angka ini sudah menimbulkan gejolak,” ujarnya.
Target redistribusi 9 juta hektar ini merupakan upaya Pemerintah dalam menurunkan angka indeks gini penguasaan tanah. Yuswanda mengatakan, jika Pemerintah sudah mampu melakukan injeksi lahan sebesar 3 juta hektar, maka angka indeks gini akan menurun di angka 0,44. “Kalau bisa injeksi sampai 9 juta hektar, kita bisa turun di angka 0,35,” imbuh Yuswanda.
Namun, upaya redistribusi ini tidaklah mudah. Hal ini disebabkan masih belum maksimalnya upaya optimalisasi lahan pertanian. Yuswanda mengatakan, lahan Indonesia seolah-seolah dikavling antara kawasan hutan dan kawasan budidaya (area penggunaan lain). Kawasan hutan mengalokasi sekitar 67%, sedangkan APL 33%. Dari dua kavling tersebut, sekitar 30% lahan di area hutan fungsinya belum direhabilitasi menjadi kawasan hutan. Sedangkan di area APL, 15% diantaranya masih berupa kawasan hutan.
“Maknanya, kita punya 15% hutan yang bisa dikonversi menjadi fresh land, karena memang ini di-legalized untuk menjadi APL,” ujarnya.
Upaya ini membutuhkan kerja sama antar berbagai pihak. Di hadapan anggota HITI, Yuswanda meminta untuk menghasilkan beragam pemikiran yang mampu menjawab berbagai permasalahan di masyarakat. Selain itu, penelitian tepat guna terkait pengelolaan lahan bagi masyarakat juga dibutuhkan.
“Ini menjadi tanggung jawab para ahli tanah. Kita jangan sampai autis, dalam artian kita gentar/hebat dengan kekuatan, tetapi hanya untuk diri sendiri, tidak bisa menjawab berbagai tantangan di masyarakat,” kata Yuswanda.
Pengurus HITI Pusat dan Jawa Barat
Seminar dibuka secara resmi oleh Rektor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad. Dalam semnas tersebut, digelar pula diseminasi pengurus HITI tingkat pusat dan Jawa Barat periode 2015 – 2019. Dosen Fakultas Pertanian Unpad, Anne Nurbaity, PhD, terpilih menjadi Ketua HITI Komisariat Daerah Jawa Barat.
Prof. Budi Mulyanto, Ketua Umum HITI Pusat 2015 – 2019 mengatakan, ada beberapa rencana kerja HITI yang akan dilaksanakan ke depan, yaitu berperan aktif dalam mengembangkan ilmu tanah, melakukan penelitian terkait manajemen pengelolaan tanah keberlanjutan, perubahan iklim, resolusi konflik, hingga aspek lainnya terkait bidang tanah, merumuskan teknologi pengelolaan tanah, hingga berperan aktif dalam menyusun kebijakan pembangunan.
Anne sendiri mengatakan, HITI merupakan organisasi profesi yang strategis. Organisasi ini menjadi salah satu kunci pembukaan prodi Ilmu Tanah baru di perguruan tinggi. Sampai saat ini, telah dibuka 13 program studi Ilmu Tanah di Indonesia dari semula hanya 2 prodi saja.
“Kita tidak hanya sekadar menjadi himpunan profesi, juga diharapkan bisa menjadi satu komunitas yang bisa membawa kemaslahatan bagi masyarakat,” kata Anne.*
Laporan oleh: Arief Maulana / eh
