[Unpad.ac.id, 10/12/2015] Pendekatan reformasi birokrasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo ternyata bukan hanya mengubah paradigma melainkan turut mempercepat sistem birokrasi. Pendekatan ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh struktur pemerintahan.
Demikian disampaikan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, M.E., saat memberikan keynote speech “The 11th International Conference of Public Administration (ICPA)” di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad Kampus Jatinangor, Kamis (10/12). Konferensi internasional ini digelar oleh FISIP Unpad bekerja sama dengan University of Electronic Science and Technology of China (UESTC), American Society for Public Administration (ASPA), dan Chinese Public Administration Society Journal (CPAS) China.
Reformasi 1998 mengubah wajah Indonesia menjadi negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Periode tersebut merupakan titik awal lahirnya reformasi birokrasi. Hingga saat ini, kata Prof. Yuddy, reformasi birokrasi telah berkontribusi memberikan dampak pada perbaikan kualitas pelayanan publik.
“Di sisi lain kami menyadari bahwa perubahan ini tidaklah mudah, karena butuh kontribusi berbagai pihak,” kata Prof. Yuddy.
Untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik, pihaknya telah melakukan serangkaian analisis mengenai efisiensi sistem pemerintahan di beberapa negara. “Dari analisis tersebut, pertama kita simpulkan bahwa proses reformasi birokrasi di setiap lembaga pemerintahan tidaklah sama,” terang Prof. Yuddy.
Analisis kedua, lanjut alumni Unpad tersebut, pengembangan kualitas pelayanan publik merupakan proses pembelajaran yang didasarkan pada konsep “trial and error”. Analisis ketiga, bagaimana seorang pimpinan pemerintahan dapat menerapkan reformasi birokrasi ini melalui semangat kepemimpinan dan pengetahuan mumpuni mengenai pelayanan publik.
“Pengembangan ini juga akan menjadi pengetahuan baru bagi calon pimpinan berikutnya,” ujarnya.
Pemerintahan menjadi elemen pengatur dalam pengembangan sebuah negara. Sementara di sisi lain, pemerintahan juga menjadi objek pengembangan. Untuk itu, pengembangan ini memerlukan banyak kontribusi dari semua pihak, terutama para ahli agar kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dapat terpenuhi.
“Ilmuwan adalah bagian dari pengetahuan mengenai pelayanan publik,” kata Prof. Yuddy.
Konferensi ICPA kali ini mengangkat tema tentang “Sustainable development for Public Administration”. Menurut Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad, Dr. Arry Bainus, M.A., konferensi internasional ini dihadiri oleh ratusan pemakalah dari berbagai wilayah di dunia. Tujuannya adalah untuk menghasilkan gagasan baru mengenai konsep pengembangan berkelanjutan pada tingkat pelayanan publik.
Selain Prof. Yuddy, konferensi ini menghadirkan pembicara lain, yaitu Prof. Bahrullah Akbar (anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan RI), Prof. Zhou Zirren, dan Thomas H. Stanton.*
Laporan oleh: Arief Maulana / eh
