[Unpad.ac.id, 17/02/2015] Unpad melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Selasa (3/02) lalu di kantor Bappenas, Jakarta Pusat. NKB tersebut merupakan perpanjangan kesepakatan antara Bappenas dengan 13 perguruan tinggi yang dilakukan mulai tahun 2009 dan berakhir 2014 lalu. NKB kemudian diperpanjang untuk 5 tahun ke depan.
NKB tersebut berisi kesepakatan tentang kerja sama Bappenas dengan sejumlah perguruan tinggi, termasuk Unpad dalam bentuk penyelenggaraan Diklat Gelar dan Non-Gelar, maupun bentuk kegiatan pengembangan SDM di kedua pihak, serta berbagai kegiatan pendukung lainnya.
Hadir dari pihak Unpad mewakili Rektor Unpad adalah Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerja Sama, Dr. med. Setiawan, dr. Pada kesempatan tersebut, Dr. Setiawan didampingi oleh Ketua Program Studi Magister Ekonomi Terapan (MET), Dr Budiono, dan perwakilan dari Pusat Bahasa, Dra. Ely dan Drs. Rasus Budiyono. Pihak penandatangan dari Bappenas adalah Sekretaris Utama Bappenas.
NKB tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (SPKO) antara Pusbindiklatren Bappenas dengan berbagai unit yang terkait di lingkungan Unpad. Sampai saat ini ada 4 unit kerja yang mengimplementasikan kerja sama tersebut yaitu Program Studi MET serta Laboratorium Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Pengkajian Ekonomi (LP3E) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Lingkungan (MIL), dan Fakultas Ilmu Budaya.
“Secara spesifik, selama ini Bappenas menyeleksi para peserta Diklat Gelar maupun Non-Gelar dari berbagai institusi di seluruh Indonesia yang dibiayai oleh Beasiswa Bappenas, dan mengirimkannya ke Unpad untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan,” tutur Dr. Setiawan dalam rilis yang diterima Humas, Senin (16/02).
Dalam implementasi tersebut, lanjut Dr. Setiawan, Prodi MET menyelenggarakan 3 jenis program kegiatan, yaitu Pendidikan Program S-2 Dalam Negeri, Program Linkage, dan Diklat Non-Gelar Jenjang Fungsional Perencana (JFP). Melalui Program Linkage, para peserta Diklat mengambil program Master selama 1 tahun di MET, dan melanjutkan 1 tahun lagi di 3 universitas di Jepang yaitu GRIPS, Takushoku, dan IUJ.
Dr. Setiawan menjelaskan, LP3E FEB Unpad menyelenggarakan Diklat substantif untuk LERD, PPP, Planning and Budgeting, dan RPJMD. Sementara Prodi MIL menyelenggarakan pendidikan Program Magister baik dalam negeri maupun Linkage, dan juga Diklat non-gelar substantif untuk Green Economy. Unit lain, yaitu Pusat Bahasa Fakultas Ilmu Budaya menyelenggarakan kursus bahasa Inggris dan Jepang untuk mempersiapkan perserta Program Linkage dalam penguasaan bahasa Inggris dan pengenalan bahasa Jepang, sebelum mereka diberangkatkan ke universitas mitra di luar negeri, khususnya Jepang.
Pada kesempatan tersebut, dalam paparan Kepala Bappenas, ditegaskan permasalahan ketersediaan SDM perencana di Indonesia. Untuk itu, kerja sama dengan perguruan tinggi dalam kerangka pengembangan SDM perencana dalam bentuk pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan dan perlu terus dikembangkan.*
Rilis /art
