[Unpad.ac.id, 25/3/2014] Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap 2 (2010-2014), angka Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2013 masih berkisar USD 3.500 per tahun. Untuk itu, di dalam RPJMN Tahap 3 (2015-2019), PDB tersebut ditargetkan meningkat menjadi sekitar USD 7.000 Dollar, dengan presentase pertumbuhan sekitar 6 -8 % per tahun.
“Tanpa pertumbuhan itu, akan sulit bagi Indonesia untuk ‘naik kelas’. Ini adalah tantangan pemerintah 5 tahun ke depan, bahkan hingga 15 – 25 tahun ke depan,” ungkap Wakil Menteri perencanaan dan Pembangunan Nasional, Lukito Dinarsyah Tuwo, saat membuka Seminar Nasional “Temu Gagasan Tokoh Nasional Menuju Indonesia Lebih Baik 5 Tahun ke Depan,” Selasa (25/3) di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad Kampus Jatinangor.
Seminar ini digelar atas kerja sama Unpad dengan Bappenas dalam rangka penyempurnaan Rancangan Teknokratik Arah Pembangunan Nasional 2015 – 2019. Ada 3 pembicara utama dalam seminar nasional ini, yakni Mantan Wakil Presiden RI 2004 – 2009 H.M Jusuf Kalla, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, serta Rektor Unpad Prof. Ganjar Kurnia, dengan dimoderatori oleh pembaca berita Metro TV, Desi Anwar.
Terkait tantangan tersebut, JK panggilan akrab Jusuf Kalla, berpendapat bahwa pertumbuhan PDB sekitar 6-8 % sebenarnya sudah didukung dengan perencanaan pembangunan yang baik dan didukung dengan sumber daya untuk maju. Ironisnya, Indonesia justru lemah dari sisi pelaksanaannya.
“Apa yang terjadi dewasa ini? Dari visi misi mewujudkan masyarakat makmur, dalam beberapa tahun ke belakang, ingin menciptakan masyarakat makmur ternyata turun. Yang lebih bahaya lagi, keadilannya menurun,” papar JK.
Indonesia, lanjut JK, memiliki daya saing pembangunan yang luar biasa. Sebab, Indonesia mempunyai semua hal yang dibutuhkan untuk maju. “Maka kalau kita bicara RPJMN, masyarakat tentunya ingin suatu pemerataan pembangunan yang baik,” kata JK.
Masalahnya adalah pemerintah belum berani mengambil keputusan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Selama ini diakuinya, pengambil keputusan selalu terkesan seperti mengimbau, padahal sejatinya suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan harus bersifat perintah.
“Negara ini butuh pemimpin yang berani mengambil keputusan, bukan sekadar mengimbau,” tegas JK.
Sementara itu, Ahmad Heryawan menjelaskan, bahwa untuk mewujudkan RPJMN Tahap 3 dengan baik, pemerintah harus mengutamakan aspek pendidikan. Pendidikan menurutnya adalah basis dari kemajuan bangsa. Dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, Ahmad Heryawan yakin bahwa negara ini akan maju.
“Pendidikan itu adalah aspek utama dalam membangun bangsa dan harus segera ditingkatkan di samping peningkatkan aspek-aspek lainnya untuk memajukan bangsa,” kata Ahmad.
Adapun menurut Rektor, perencanaan pembangunan Indonesia haruslah memiliki indikator pencapaian yang jelas. Berdasarkan pandangan ideologi, selama ini tidak ada indikator yang ingin dicapai di dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, yang dibutuhkan dalam penguatan RPJMN adalah indikator pembangunan yang jelas dan terarah.
“Indikator yang jelas itu harus kita turunkan dalam RPJMN. Di sanalah berbagai strategi akan bisa dikembangkan,” kata Rektor.*
Laporan oleh: Arief Maulana / eh *
