[Unpad.ac.id, 30/08/2013] Pascakrisis moneter yang mengguncang perekonomian pada 1998, Indonesia mengalami krisis yang luar biasa hebat. Krisis moneter ini pun mengakibatkan kemiskinan yang meningkat, laju inflasi yang juga meningkat, Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi menurun, kekacauan politik, maraknya tindakan korupsi, hingga jatuhnya rezim Orde Baru.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Ir. Azwar Abubakar saat memberikan kuliah perdana program Pascasarjana Unpad, Jumat (30/08) di Aula Grha Sanusi Hardjadinata Unpad Kampus Iwakoesoemasoemantri. Menurutnya, tindak lanjut dari kisruh politik tersebut adalah melalui reformasi birokrasi.
“Pasca 1998, reformasi birokrasi mulai dibangun. Dampaknya sangat signifikan, mulai dari PDB yang kembali meningkat, tingkat kemiskinan menurun, penegakan hukum sudah membaik, namun dalam hal birokrasi masih terkesan payah,” ujar Azwar.
Padahal, apabila reformasi birokrasi itu berjalan dengan baik, setidaknya Indonesia memiliki beberapa capaian. Capaian tersebut adalah mampu menjadi bangsa yang mandiri dan sejajar dengan negara lain di dunia, SDM di birokrat yang memiliki kepribadian bangsa, serta tercipta keadilan tanpa memandang rendah pada suatu golongan.
Untuk mewujudkannya, Azwar menyebutkan ada tranformasi di dalam birokrasi sendiri. Transformasi Birokrasi tersebut bermula dari Rule-based Governance bertransformasi menjadi Performance-based Governance hingga bertransformasi lagi menjadi Dynamic Governance.
“Tujuan dari reformasi birokrasi adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, pelayanan yang prima dan akuntabel khususnya dalam masyarakat dan dunia usaha,” ungkapnya.
Terkait dengan program kerjanya sebagai Menpan, Azwar pun memiliki 9 program percepatan dalam bidang Reformasi Birokrasi. Sembilan program tersebut adalah penataan struktur organisasi setiap instansi, pendataan jumlah dan distribusi PNS, tes rekrutmen PNS secara terbuka, peningkatan profesionalisme PNS, pengembangan sistem elektronik yang terintegrasi, penguatan pelayanan publik, Peningkatan integritas dan akuntabilitas di bidang aparatur, peningkatan kesejahteraan pubilk, serta efisiensi belanja pegawai.
“Hal yang terpenting adalah bagaimana menjadikan PNS memiliki kualitas birokrasi yang baik dan mampu menjadi pelayan publik yang profesional,” kata Azwar.
Dalam kuliah perdana tersebut, Azwar menyampaikan materi bertema “Indonesia, Kini dan Esok”. Kuliah perdana tersebut juga dihadiri langsung oleh Rektor Unpad, Prof. Ganjar Kurnia, dan Direktur Program Pascasarjana Unpad, Prof. Mahfud Arifin.
Untuk gelombang kali ini, Unpad menerima sekitar 240 orang Program Doktor, 811 orang Program Magister, 231 orang Program Spesialis, dan 208 Program Profesi.*
Laporan oleh: Arief Maulana / eh *
