[Unpad.ac.id, 29/11/2012] Staf ahli Kementrian Pertanian Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian RI, Prof. Dr. Ir. Pantjar Simatupang, M.S., optimis sektor pertanian di Indonesia ke depan dapat mendukung meningkatnya pembangunan perekenomian di Indonesia. Hal tersebut tentunya harus didukung dengan adanya rancangan atau strategi penetapan pola pembangunan pertanian.
“Selama ini kita tidak pernah punya strategi jangka panjang untuk sektor pertanian,” ujar Prof. Pantjar saat menjadi pembicara dalam Seminar Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2013-2045 yang digelar oleh Fakultas Pertanian Unpad di Ruang Serba Guna, Kampus Unpad Bandung, Kamis (29/11). Oleh karena itu, pihaknya kini tengah menyusun Strategi Induk Pengembangan Pembangunan Pertanian (SIPP) 2013-2045.
Latar belakang penyusunan SIPP tersebut disebabkan oleh sektor perekonomian yang saat ini masih bergantung kepada sumber daya fosil, seperti gas dan minyak bumi. Padahal, cadangan sumber daya tersebut semakin lama semakin menyusut karena eksplorasi yang besar-besaran di beberapa wilayah. Dalam SIPP tersebut, Prof. Pantjar merancang bahwa arah perekonomian Indonesia kini harus berbasis pada biomassa. “Melalui biomassa, maka pertanian akan menjadi basis dari sumber energi bagi pembangunan nasional,” tuturnya.
Sumber daya alam fosil tersebut diperkirakan akan semakin langka dan habis di awal abad ke-22, sehingga sudah semestinya setiap negara harus bertransformasi untuk menggunakan sumber energi yang baru atau terbarukan, terutama sumber daya alam yang bersifat hayati. Dapat dipastikan sektor pertanian akan menjadi motor utama penggerak pembangunan. Hal tersebut telah dirancang dalam SIPP dengan konsep Pertanian untuk Pembangunan.
Lebih lanjut, paradigma Pertanian untuk Pembangunan menyatakan bahwa pembangunan perekonomian nasional dirancang dan dilaksanakan berdasarkan tahapan pembangunan pertanian dan menjadikan sektor pertanian sebagai motor penggerak pembangunan. Perkembangan ilmu teknologi yang semakin pesat turut mendukung program tersebut, sehingga akan menghasilkan produk pertanian yang bersifat bioindustri. Namun, Prof. Pantjar menekankan bahwa bioindustri tersebut sejatinya harus bersifat tidak merusak lingkungan.
“Ini yang menjadi tantangan bagi kita, yakni bagaimana mengusahakan usaha pertanian yang dapat memperbaiki lingkungan, bukan malah merusak lingkungan,” tegasnya.
Sementara itu, tim perumus SIPP 2013-2045, Dr. Robert Manurung, B.Sc., Ph.D., sistem pertanian bioindustri idealnya harus berkelanjutan. Keberlanjutan tersebut didefiniskan sebagai pemanfaatan lingkungan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan meraka. Oleh karena itu, pertanian berkelanjutan harus mampu mencapai dua hal manfaat, yaitu pemenuhan kebutuhan produk primer (comsumptive) dan ketersediaan jasa ekosistem (non-comsumptive).
SIPP sendiri diharapkan dapat direalisasikan pelaksanaannya oleh pemerintah. “Idealnya tahun 2020, SIPP tersebut sudah mulai berjalan. Untuk itu, pada periode 2013-2014, kita harus sepakati secara bersama SIPP ini antara peneliti dengan pemerintah agar tercipta suatu fondasi yang kokoh dalam sistem pertanian bioindustri berkelanjutan. Sehingga, di tahun 2020 nanti, sistem tersebut sudah bisa dibangun,” harap Prof. Pantjar.*
Laporan oleh Arief Maulana/mar
